OJK Terbitkan POJK 18 Tahun 2026, Perkuat Ketahanan Modal Industri Asuransi
JAKARTA, Ngaran.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Regulasi ini menjadi langkah strategis OJK dalam memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan sistem pengukuran solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko.
POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026. Aturan tersebut dirancang untuk memastikan perhitungan kecukupan modal perusahaan asuransi dan reasuransi dapat mencerminkan profil risiko serta kemampuan perusahaan dalam menyerap potensi kerugian secara lebih akurat.
OJK menilai penyempurnaan kerangka solvabilitas diperlukan seiring dengan dinamika perekonomian global, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian kondisi ekonomi yang berdampak terhadap profil risiko perusahaan perasuransian.
Selain itu, penerbitan regulasi ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan ketentuan solvabilitas dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Penerapan PSAK 117 membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam pengukuran kecukupan modal agar tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.
Melalui regulasi tersebut, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan memperhatikan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), pengukuran kebutuhan modal sesuai profil risiko, serta penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.
Salah satu ketentuan utama dalam POJK 18 Tahun 2026 adalah penetapan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen. Selain itu, perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Systemically Important Insurer (D-SII) diwajibkan membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Regulasi ini juga mengatur pengelompokan modal yang tersedia (available capital) ke dalam modal inti atau Tier 1 dan modal pelengkap atau Tier 2. Pengelompokan tersebut mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan masing-masing instrumen modal dalam menyerap kerugian.
Ketentuan mengenai pinjaman subordinasi turut diperjelas. Instrumen tersebut dapat diperhitungkan sebagai modal inti terbatas maupun modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan OJK.
Di sisi lain, perhitungan MMBR juga mengalami penyempurnaan dengan mencakup empat kategori risiko utama, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. Pendekatan baru ini diharapkan mampu menggambarkan eksposur risiko perusahaan secara lebih komprehensif.
POJK 18 Tahun 2026 juga memperkuat penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Melalui ketentuan ini, perusahaan asuransi dan reasuransi diwajibkan melakukan serta mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan atau stress test paling sedikit satu kali dalam setahun.
Perusahaan juga diwajibkan menyusun strategi pemeliharaan rasio solvabilitas guna memastikan kemampuan keuangan tetap terjaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan risiko bisnis.
Dari sisi pengawasan, OJK mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan. Khusus laporan tahunan, terdapat kewajiban audit oleh akuntan publik.
OJK juga memperkuat aspek kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, maupun kewajiban pelaporan.
Implementasi perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027.
Untuk memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku industri, OJK menetapkan masa transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan rasio solvabilitas triwulanan selama 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.
Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan ketentuan baru tersebut, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM baru mulai diberlakukan untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menyampaikan bahwa penerbitan regulasi ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat industri perasuransian nasional.
“Penyempurnaan kerangka solvabilitas ini diharapkan dapat mendorong penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, serta meningkatkan ketahanan industri perasuransian dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi,” demikian disampaikan Wahyu Budi Satriyo dalam rilis resminya.
Ia menambahkan, penguatan ketentuan solvabilitas juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.
Menurut OJK, penyempurnaan kerangka solvabilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen regulator untuk mewujudkan industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
Selain memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai risiko, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah perkembangan dan ketidakpastian perekonomian global. (LIS)

Tinggalkan Balasan