BATANG HARI, ngaran.com – Temuan puluhan bibit kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Senami, Kabupaten Batang Hari, mendapat perhatian serius Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz.

Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas penanaman sawit ilegal di kawasan hutan konservasi tersebut.

Hafiz menegaskan, kawasan hutan memiliki fungsi perlindungan yang harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan untuk kepentingan pribadi, apalagi dengan melakukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

“Tentu apa pun ceritanya, yang namanya kawasan hutan itu tidak bisa dilakukan penanaman karena itu memang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kalau sampai melakukan pembakaran itu merugikan masyarakat,” kata Hafiz, Selasa (10/11/2026).

Desakan tersebut menyusul temuan puluhan bibit kelapa sawit oleh Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan BOR 12 Tahura Senami.

Bibit sawit ilegal itu ditemukan setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu. Temuan ini memunculkan dugaan adanya upaya perambahan dan pengalihfungsian kawasan konservasi untuk kepentingan perkebunan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan terhadap temuan tersebut.

Sebanyak 60 batang bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi langsung ditertibkan dengan cara dicabut dan dipotong di tempat.

“Untuk petugas di lapangan langsung melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit-bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi,” ujar Billy, Senin (9/11/2026).

Menurut Billy, keberadaan tanaman sawit di kawasan konservasi tersebut diduga merupakan upaya oknum tidak bertanggung jawab untuk merambah hutan dan mengalihfungsikan kawasan demi keuntungan pribadi.

Namun, bagi Hafiz, penertiban dengan mencabut dan memotong bibit sawit saja belum cukup. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri lebih jauh siapa pelaku di balik aktivitas ilegal tersebut.

Bahkan, ia mendorong agar penyelidikan juga diarahkan untuk mengungkap kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas penanaman sawit ilegal dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Tahura Senami.

“Saya kira tegas saja, aturannya sudah ada. Kita dorong aparat penegak hukum menegakkan hukum dan aturan seadilnya,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa ketentuan hukum mengenai perlindungan kawasan hutan sudah jelas. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang menjadikan kawasan konservasi sebagai lahan perkebunan maupun area garapan untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik perambahan hutan serupa terulang kembali.

Sementara itu, Billy menilai pengawasan terhadap Tahura Senami membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

Pasalnya, aktivitas perambahan di kawasan hutan konservasi masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap koordinasi dan pengawasan dapat terus ditingkatkan sehingga potensi kerusakan lingkungan bisa dicegah sejak dini.

Kasus temuan 60 bibit sawit ilegal ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian kawasan konservasi Tahura Senami. Selain penertiban di lapangan, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab dinilai penting agar fungsi hutan sebagai kawasan perlindungan lingkungan tetap terjaga. (LIS)

Views: 5