MERANGIN, ngaran.com – Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mempercepat penyelesaian persoalan legalitas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin, Kamis (12/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Bupati M. Syukur menekankan bahwa program TORA memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, legalitas lahan menjadi salah satu aspek penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Ia mengakui, meskipun program TORA telah berjalan cukup lama, pelaksanaannya di daerah masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk duduk bersama mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program reforma agraria di Kabupaten Merangin.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan seluruh potensi objek reforma agraria terdata dengan baik, sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya dapat terakomodasi.

Penataan legalitas tersebut tidak hanya menyasar lahan permukiman warga, tetapi juga mencakup fasilitas umum, tempat ibadah, serta areal pertanian dan perkebunan milik masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan identifikasi dan pendataan pertanahan secara akurat serta berkelanjutan.

“Kita perlu memastikan data pertanahan benar-benar valid. BPN harus menjadi rujukan utama dalam proses identifikasi, sehingga penataan aset melalui program TORA dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain mempercepat legalitas kepemilikan tanah, M. Syukur juga mengingatkan agar pelaksanaan program TORA mendapat pengawasan serius. Hal ini penting untuk memastikan lahan yang telah ditata dan dilegalkan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Ia tidak ingin lahan yang seharusnya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar,” ungkapnya.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga akan melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mengawal proses identifikasi serta pelaksanaan reforma agraria.

Dengan keterlibatan lintas sektor tersebut, diharapkan seluruh tahapan program dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui koordinasi GTRA Kabupaten Merangin Tahun 2026, Pemkab Merangin berharap berbagai hambatan pelaksanaan program TORA dapat segera diurai. Sinergi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, Forkopimda, dan instansi terkait menjadi kunci untuk mempercepat penataan aset sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menghadirkan keadilan agraria, mencegah konflik pertanahan, serta memastikan tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (YUD)

Views: 7