JAKARTA, ngaran.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena buzzer atau pendengung yang dinilainya kerap menyerang dirinya di media sosial. Prabowo menduga aktivitas tersebut tidak bergerak sendiri, melainkan mendapat sokongan dana besar dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Menurut Prabowo, kekuatan uang telah digunakan untuk membiayai pendengung hingga membeli pengaruh sejumlah tokoh. Kondisi itu dinilainya berbahaya karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Jadi waktu itu kita bingung, kok begitu banyak buzzer, diserang tiap malam. Ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Kita akhirnya tadi disebut divide et impera. Kita dipecah belah,” kata Prabowo.

Ia menilai praktik tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi. Sebab, demokrasi semestinya menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah bangsa, bukan justru menjadi arena perebutan pengaruh oleh kelompok yang memiliki kekayaan besar.

Prabowo menegaskan tidak ingin demokrasi Indonesia dikendalikan oleh pemilik modal yang mendapatkan kekayaannya melalui cara-cara tidak sah.

“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujarnya.

Tak hanya menyinggung dugaan permainan buzzer, Prabowo juga mengarahkan kritiknya pada sistem politik nasional. Ia menilai pembenahan demokrasi tidak bisa dilakukan hanya dengan pernyataan, tetapi membutuhkan keberanian para pemimpin politik untuk mengoreksi berbagai penyimpangan.

Prabowo mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ketua umum partai politik terkait perlunya perbaikan sistem politik. Dalam pembicaraan tersebut, ia secara langsung menantang para pimpinan partai untuk berani melakukan perubahan.

“Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan para ketua umum berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” tegasnya.

Ia mengaku mendapatkan tanggapan positif dari hampir seluruh ketua umum partai yang diajak berbicara. Menurutnya, para pimpinan partai mulai menyadari bahwa sistem politik Indonesia memang membutuhkan pembenahan.

“Alhamdulillah sudah semakin sadar, hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik,” ungkap Prabowo.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Prabowo adalah tingginya ongkos politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Ia mengaku memperoleh informasi bahwa calon kepala daerah harus menyiapkan dana hingga puluhan miliar rupiah. Bahkan, di sejumlah daerah, biaya untuk menjadi bupati disebut bisa mencapai Rp100 miliar.

Ironisnya, besarnya modal tersebut tidak menjamin seorang kandidat memenangkan pemilihan.

Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya untuk menjadi anggota DPR yang disebut bisa mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.

“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di berapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” tuturnya.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemimpin bangsa. Ia mempertanyakan bagaimana masa depan demokrasi Indonesia apabila jabatan politik semakin identik dengan kemampuan finansial.

“Bagaimana? Mau kemana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita?” ucapnya.

Prabowo kemudian mengingatkan perjuangan para tokoh bangsa, termasuk pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.

Ia meyakini para tokoh tersebut tidak pernah menginginkan Indonesia dibangun di atas sistem politik yang dikuasai oleh kekuatan uang.

“Apa negara ini yang kita perjuangkan? Yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan? Yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak,” pungkas Prabowo.

Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pembenahan sistem politik, pengendalian biaya pemilu, serta upaya menjaga demokrasi dari dominasi pemodal menjadi isu yang ingin didorong pemerintah ke depan. (LIS)

 

Sumber: CNN Indonesia

Views: 7