Kerugian Ditaksir Rp6,97 Miliar, OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Perdagangan Waran di BEI
JAKARTA, Ngaran.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga tersangka yang merupakan karyawan swasta tersebut masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S.
Penahanan dilakukan oleh Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada Senin (16/11/2026). Selanjutnya, ketiganya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
OJK menyebutkan, penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya.
Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut terjadi dalam perdagangan pada 29 Mei 2023, yang melibatkan sejumlah efek, yakni Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Selain itu, pendanaan transaksi juga diduga dilakukan melalui rekening bank milik pihak lain.
Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menegaskan bahwa penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan.
Ia menyampaikan bahwa OJK tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian penegasan OJK.
OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal.
Reformasi ini diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan perdagangan efek berlangsung secara transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (LIS)

Tinggalkan Balasan